uu no 34 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. uu no 34 tahun 2004

 
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesiauu no 34 tahun 2004  PENJELASAN

Undang-undang (UU) NO. Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. •. 34 Tahun 2005. Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Baca "Penpas" Lainnya. com - Wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai pro dan kontra. id. 68/2014. _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah. 2000. akuntabel. Dalam Undang-Undang no. 34 Tahun 2004 tentang TNI menurut ayat (2. Tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan diberikan ganti. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (X) PP No. lambatnya akhir tahun 2004. Rapat Pembahasan Awal Ppenyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No 34 th 2004 tentang TNI. Penyelarasan bertujuan untuk menyempurnakan Naskah Akademik dengan Rancangan undang-Undang sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik. RI. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. “Pasal 34 (1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. 2 Tahun 2002; UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. 34/2004, UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 39, LN. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. 34, LN. Jl. KETENTUAN PENUTUP. Undang-undang (UU) NO. 117, TLN NO. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan mengenai pembatasan hak berpoltik bari prajurit TNI dan anggota POLRI aktif. 41, LN. 8 Tahun 2012, Pasal 260 UU No. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. 34, LN. 34 Tahun 2004 tentang TNI. 2004/ No. Undang-undang (UU) NO. From Wikimedia Commons, the free media repository. Mengubah UU No 23 Tahun 1999. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - Pemerintah: Komisi I: 12 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Pengelolaan keuangan haji berazazkan: 1. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. UU NO. Hum ). 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menuai polemik. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, UU TNI dinilai masih belum perlu direvisi, di tengah berbagai pertanyaan mengenai arah reformasi dan profesionalitas TNI. Undang-undang (UU) No. "Nanti kalau udah selesai baru. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Undang-undang (UU) No. Dokumen ini berisi 17 pasal dan 2 lampiran yang menjelaskan secara rinci tentang aspek-aspek hukum, administrasi, dan sosial budaya yang terkait dengan pembentukan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Centra Initiative, Elsam, Imparsial, PBHI, YLBHI, dan Public Virtue menyoroti sejumlah ketentuan dalam RUU TNI. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ketentuan mengenai: a. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan materi yang pernah Pemohon terima ketika mengikuti penataran P4 pola 28 pada tahun 1988, maka semua undang-undang Sesuai dengan pasal 19 dan 20 UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sembunyikan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal I. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2003, UU No. 2. (docx) Peraturan Pemerintah 1. 34, TLN NO. III/No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. UU 34 tahun 2004 tentang TNI diundangkan oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 16 Oktober 2004 di. 34 tahun 2004, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang terdiri dari : 1. penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktanya keberadaan TNI memang sangat penting demi menjaga keutuhan dan. ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). 23/Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. 159, TLN NO. TENTANG. JalanProvinsi3. akuntabel. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Other resolutions: 146 × 240 pixels | 291 × 480 pixels | 466 × 768 pixels | 1,275 × 2,100 pixels. Latar Belakang. 34 Tahun 2004; UU No. Undang-undang (UU) No. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. transparan; 6. 34. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. TENTANG. Perwakilan. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4 Tahun. PENJELASAN. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan. 2006 No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 12 Mei 2023, 10:32 WIB. NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. Download : UU-Nomor-35-Tahun-2014 43. Aturan mengenai hal tersebut. Pemrakarsa. Klik untuk mengakses UUTNI_No34. 1. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. Halaman Selanjutnya: “Kalau dilihat dari kejadian. NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 34 tahun 2004 tentang TNI yang mewadahi Binter dapat dilakukan oleh prajurit TNI AD dalam interaksinya dengan masyarakat. 27 Tahun 1990 (X) PP No. Subjek. UU No. NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UU Nomor 34 tahun 2004 adalah Undang-Undang yang memiliki tugas untuk menentang dan mempertegurkan tugas pokok TNI, yaitu menegakkan. Melaksanakan tugas TNI matra darat bidang pertahanan. 4189, LL SETNEG : 34 HLM. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI itu dilakukan dengan : a. Dalam penjelasan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Keputusan Panglima TNI No. Undang. 8 Tahun 2012, dan Pasal 260 UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. 34 Tahun 2004 pasal 6, yang berisi : Ayat (1),. Kebijakan penundukan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum kepada kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 TAHUN 2004. 4432 LL SETNEG : 34 HLM. 13 Balasan ke UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. "Terkait dengan pembentukan tim tersebut, kami memandang bahwa hal tersebut menyalahi perintah. NOMOR 32 TAHUN 2004. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Eksistensi suatu institusi termasuk TNI karena institusi tersebut memiliki fungsi yang harus diemban. NOMOR 34 TAHUN 1954 . maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 t. nirlaba; 5. Setidaknya terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian atas materi muatan revisi UU 34/2004. Frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153. Download: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 PDF. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan. 2002. UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia karena sudah dianggap ketinggalan jaman. Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNOMOR 40 TAHUN 2004. NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. KETENTUAN PERALIHAN 14. 34 Tahun 2004. 2. 34 TAHUN 2004. NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Berlaku. 2000/ No. 2004. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Bisnis. Subjek. Undang-undang (UU) No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28,. NOMOR 34 TAHUN 2004. PERPRES NO. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengertian. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Author: Indonesia, Publisher:Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Subject:Tentara Nasional Indonesia - Undang-undang dan peraturan , Isbn: 979-3421-94-0, Type: Monograf. 14 Tahun 2009, PP No. Ketentuan lebih lanjut mengenai. Glosarium. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berpotensi menggangu sistem peradilan pidana, mengancam HAM, demokrasi dan meminta pemerintah merevisi draf Perpres tersebut. Rencana pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan berbagai kebijakan dimana sebelumnya oemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. ABSTRAK: Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa,. Pemerintah Republik Indonesia, UU No. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 38 Tahun 2004 Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) No. Bahasa. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia.